Tulisan

Perkembangan Hukum Perindustrian di Indonesia

            Indonesia  merupakan Negara yang  beraneka ragam suku dan bangsa, di dalamnya terdapat hukum yang mengikat semua warga Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, maka perindustrian juga berkembang dengan pesatnya di Negara ini. Perkembangan tersebut mengakibatkan banyaknya industri yang tumbuh di berbagai daerah di tanah air dari sabang sampai merauke. Pertumbuhan tersebut juga diikuti dengan adanya hukum yang mengatur perindustrian. Hukum yang dimaksud dikenal sebagai hukum industri. Hukum tersebut diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1984 dan mulai berlaku pada tanggal 29 juni 1984, dengan adanya perundang-undangan tersebut membuat pelaku industri merasa dihargai karyanya dan merasa dilindungi oleh negara. Undang-undang tersebut juga memberikan keterangan bagi masyarakat mengenai perindustrian, tujuan dari industri itu sendiri, landasan dari pembangunan industri, masalah cabang industri, izin usaha, tata cara penyelengaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan industri, desain produk industri dan masih banyak lagi.

            Peraturan perundang-undangan yang dibuat pada tahun 1984, terlihat sudah cukup baik. Namun, diperlukan suatu peraturan untuk memperlengkapi peraturan yang ada. terbentuklah suatu peraturan undang-undang no. 31 tahun 2000 serta undang-udang no. 14 tahun 2001. Peraturan yang dapat dibilang baru tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah yang ada mengenai industri di Indonesia. Pembaharuan-pembaharuan terhadap undang-undang yang telah ada sangatlah membantu bagi para pelaku industri. Sangat disayangkan memang jika peraturan yang telah ada dibiarkan begitu saja tanpa ada kajian lebih dalam lagi. Diharapkan peraturan mengenai hukum industri terus untuk dikembangkan, sehingga nantinya lahir hukum-hukum mengenai perindustrian yang lebih dapat memecahkan masalah di Negara ini.

Tugas

Undang-Undang Perindustrian 

Materi tentang undang-undang perindustrian ini, kita membahas tentang studi kasus mengenai salah satu perusahaan yang berada dilingkungan pemukiman warga dan dengan pembuangan limbah yang masih kotor. Perusahaan ini menurut kami jelas telah melanggar undang-undang perindustrian pasal 20 dan 21, yaitu yang berisi :

Pasal 20 (Mengenai wilayah industri)

1. Pemerintah dapat menetapkan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan industri serta lokasi bagi pembangunan industri sesuai dengan tujuannya dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

          Disini sudah jelas dilarang membangun kawasan industri didaerah pemukiman warga, jadi tidak seharusnya perusahaan tersebut dibangun diarea pemukiman warga.

Pasal 21 (Mengenai industri dalam hubungannya dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup)

1. Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.

 2. Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri.

3. Kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.

          Dari pasal tersebut, suatu perusahaan diharuskan untuk tidak mencemari sumber daya alam yang ada disekitar wilayah perusahaan tersebut, serta untuk pembuangan limbahnya seharusnya diolah terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

Berikut ini link video dari kelompok kami, studi kasus mengenai undang-undang perindustrian.

https://youtu.be/J1HMLxJpDal

Tugas

HAK PATEN

Hak Paten (Patent) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan, inventor adalah orang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

Untuk mendapatkan hak paten dari negara kita harus mngetahui cara-cara untuk mendapatkannya. Cara-cara memperoleh Hak Paten adalah sebagai berikut :

1.   Mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada   Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Didalam permohonan tersebut harus memuat beberapa aspek, antara lain :

ü  Tanggal, bulan, dan tahun permohonan.

ü  Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon.

ü  Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor.

ü  Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.

ü  Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa.

ü  Pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten.

ü  Judul invensi.

ü  Klaim yang terkandung dalam invensi.

ü Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara

    melaksanakan invensi.

ü  Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi.

ü  Abstrak invensi.

Hak Paten tidak diberikan, jika :

1.  proses atau produk bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan.

2.     metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan.

3.      teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

4.      semua makhluk hidup, kecuali jasad renik.

5.    proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Hak paten juga memiliki jangka waktu, jangka waktu hak paten terbagi menjadi dua, yaitu :

1.  Hak Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

2.  Hak Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

"Video yang ditayangkan oleh kelompok empat tentang hak paten adalah menayangkan materi-materi yang berkaitan dengan hak paten, seperti pengertian hak paten, fungsi hak paten, cara mendapatkan hak paten, dll. mungkin saran dari saya, seharusnya ditambahkan dengan contoh atau studi kasus tentang hak paten agar mempermudah memahami tentang materi hak paten ini"

Referensi :

·         Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten

·   Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tugas

HAK MEREK

Menurut UU No. 15 Tahun 2001, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dibedakan dalam 3 macam, yaitu :

1. Merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis.

2. Merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukun untuk membedakan dengan jasa sejenis.

3. Merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis.

Hak merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sistem pendaftaran merek menganut stelsel konstitutif, yaitu sistem pendaftaran yang akan menimbulkan suatu hak sebagai pemakai pertama pada merek, pendaftar pertama adalah pemilik merek. Pihak ketiga tidak dapat menggugat sekalipun beritikad baik. Pemohon dapat berupa:

1. Orang / Person.

2. Badan hukum.

3. Beberapa orang (pemilikan bersama).

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendaftarkan merek. Hal yang biasanya dilakukan dalam melakukan prosedur pendaftaran merek, adalah sebagai berikut:

·        Isi formulir yang telah disediakan oleh DitJen HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap empat. Lampirkan syarat-syaratnya yang berupa:

• Surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp6.000 serta ditandatangani oleh pemohon langsung (bukan kuasa pemohon), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah milik pemohon.
•  Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa pemohon.
•  Salinan resmi Akta Pendirian Badan Hukum atau fotokopinya yang ditandatangani oleh notaris, apabila pemohon badan hukum.
• 24 lembar etiket merek [empat lembar dilekatkan pada formulir] yang dicetak di atas kertas.
• Fotokopi KTP pemohon.
• Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas, dan
• Bukti pembayaran biaya permohonan merek sebesar Rp450.000.

Hak merek tidak diberikan, jika :

1. Bertentangan dengan peraturan UU, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

2. Tidak memiliki daya pembeda.

3. Telah menjadi milik umum.

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari segi produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.


"Video yang telah ditayangkan oleh kelompok tiga tentang hak merek adalah berisi studi kasus perselisihan antara dua perusahaan yang memproduksi suatu produk dengan merek yang sama, seharusnya hal ini tidak terjadi, tetapi setelah dibawa ke persidangan salah satu dari perusahaan tersebut memenangkan perkara ini, dan sebagai konsekuensinya perusahaan yang lainnya harus membayar denda kepada perusahaan yang memenangkan perkara ini serta mengganti produknya dengan merek yang lain"

Tugas

HAK CIPTA

Hak cipta  adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis, komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi serta desain industri.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Tom & Jerry melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus atau kucing tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1).

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU 19/2002 pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun situs web Ditjen HKI. “Daftar Umum Ciptaan” yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

Berdasarkan UU 19/2002 bab III dan pasal 50, Di Indonesia jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh Negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.


"Video yang telah ditayangkan oleh kelompok dua tentang hak cipta berisikan tentang percakapan antara mahasiswa. Yang pertama percakapan antara dua mahasiswa yang membahas tentang kebiasaan mahasiswa yang sering memperbanyak atau mengcopy buku dalam jumlah yang banyak alasannya karena lebih menghemat uang dari pada kita membeli buku aslinya. hal ini, seharusnya tidak terjadi karena memperbanyak atau mengcopy dalam jumlah yang banyak telah melanggar undang-undang hak cipta, tetapi jika kita mengcopy hanya beberapa lembar itu diperbolehkan. Yang ke dua tentang percakapan antara dua mahasiswa yang sedang membahas tentang kaset DVD atau film bajakan, ini sudah jelas benar-benar melanggar hak cipta karena orang yang telah memperbanyak dengan secara ilegal itu dilarang oleh hukum, dan sikap seperti ini tidak menghargai para seniman"

Tugas

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Hak Kekayaan Intelektual atau sering disebut HAKI, didalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Keberadaan hak kekayaan intelektual senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HAKI.

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua macam, yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.

Instansi yang berwenang dalam mengelola Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen. HKI)  yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Dan khusus untuk mengelola informasi HKI juga telah dibentuk Direktorat Teknologi Informasi di bawah Ditjen. HKI. Sekali lagi menunjukkan bahwa pengakuan HKI di Indonesia benar-benar mendapat perhatian yang serius.

Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization ) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundang-undangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001. Hal ini juga akibat dari telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan juga telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diharuskan yaitu Undang-undang tentang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten dan Merek.

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual ada diberbagai aspek, antara lain seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini Hak Kekayaan Intelektual menjadi semakin penting. Hal ini disebabkan Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak monopoli yang dapat digunakan untuk melindungi investasi dan dapat dialihkan haknya. Dengan adanya sebuah sistem informasi Hak Kekayaan Intelektual yang integral dan mudah diakses oleh masyarakat, diharapkan tingkat permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Indonesia di Indonesia semakin meningkat. Sedangkan dengan penegakan hukum secara integral (dimana termasuk di dalamnya Hak Kekayaan Intelektual), pelanggaran dalam bentuk pembajakan hasil karya intelektual yang dilindungi undang-undang akan semakin berkurang.


"Studi kaasus video yang telah ditayangkan dikelas oleh kelompok satu, berisikan tentang pelanggaran hak cipta sebuah lagu, lagu yang telah diciptakan oleh seseorang diambil alih dan diperbanyak oleh orang lain. ini jelas-jelas telah melanggar undang-undang hak cipta. Seharusnya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia karena sangat merugikan sekali untuk orang yang telah menciptakan suatu karya."

Sumber: http://hki.bppt.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=19

Tulisan Hukum Industri

Di dalam dunia industri terdapat adanya hukum untuk mengatur bagaimana cara setiap perusahaan mengatur perusahaannya sendiri serta hukum juga memberikan sanksi-sanksi kepada perusahaan yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Hukum industri dapat juga disebut sebagai pedoman atau acuan dalam suatu tatanan dunia industri. Dengan adanya hukum industri, maka setiap perusahaan dapat mengatur segala hal yang berkaitan dengan keindustriannya dan juga tentunya bisa mengurangi hal-hal yang penyimpangan dari hukum yang sudah ditetapkan, yang dapat merugikan masyarakat.

Tanpa adanya hukum industri yang mengatur setiap perusahaan, perusahaan akan sewenang-wenang dalam berbagai hal hanya karena ingin mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin tanpa memperhatikan kehidupan masyarakat atau komsumennya.

Kesimpulannya, jadi hukum industri adalah ilmu yang mengatur masalah perindustrian yang ada di dunia tidak terkecuali di Indonesia untuk mengatur bagaimana cara perusahaan mengatur perusahaannya dan sanksi-sanksi apa saja yang akan diterima jika perusahaan tersebut melanggar hukum industri tersebut. Adanya hukum industri pasti mempunyai tujuan demi kelangsungan perindustrian di dunia. Tujuan-tujuannya antara lain : sebagai sarana pembangunan di bidang industri dalam perspektif ilmu-ilmu yang lain, mengatur sistem kawasan berdasarkan hukum tata ruang, mengatur sistem perizinan yang bersifat lintas lembaga, dll.

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, dinyatakan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, industri memegang peranan yang menentukan dan oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang tersedia. Penggunaan sumber daya alam yang sesuai dengan Undang-undang tanpa merugikan negara, misalnya reboisasi, tebang pilih, gerakan seribu pohon, dll.  Agar sumber daya alam di Indonesia tetap terjaga.